Lahan-lahan Jakarta yang Ricuh Saat Digusur

Lahan-lahan Jakarta yang Ricuh Saat Digusur

Rabu kemarin, penggusuran di Pulogadung ricuh.

Rabu, 22 Mei 2013, 19:23 Anggi Kusumadewi, Rohimat Nurbaya, Erick Tanjung
Penggusuran pemukiman warga Kampung Srikandi, Jatinegara, Jakarta Timur.

Penggusuran pemukiman warga Kampung Srikandi, Jatinegara, Jakarta Timur. (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVAnews – Siang itu, Selasa 21 Mei 2013, sebanyak 13 perwakilan warga Waduk Pluit, Jakarta Utara, dijamu makan siang oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di ruang rapat Jokowi. Aneka hidangan tersaji di meja bundar di tengah ruangan, mulai ikan bakar, udang bakar, capcai, sampai sup iga.

Sembari makan siang, mereka membahas penggusuran di sekitar bantaran Waduk Pluit. “Kami ingin minta kejelasan soal normalisasi Waduk Pluit,” kata Ketua RW 017 Kelurahan Penjaringan Jakut, Gustar Muhamad. Warga lainnya pun berturut-turut menyampaikan keluhan mereka.

Jokowi terlihat cermat mendengar. Ia tak banyak bicara. Sementara asisten Jokowi mencatat semua keluhan warga Waduk Pluit. Penggusuran memang bukan hal menyenangkan, namun selalu terjadi di berbagai daerah dan di masa kepemimpinan siapapun, termasuk Jakarta di bawah Jokowi. Berikut sejumlah penggusuran di Jakarta baru-baru ini:

Waduk Pluit

Senin 20 Mei 2013, bangunan yang berada di bantaran Waduk Pluit dibongkar. Jokowi meninjau langsung pembongkaran tersebut. Namun untuk tahap awal, menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan fokus pada pengerukan waduk.

“Alat-alat yang didatangkan ke sini hanya untuk mengeruk dan membersihkan waduk, belum membongkar,” kata Jokowi. Ada empat eskavator di sana. Meski ditujukan untuk mengeruk sungai, namun mau tak mau lapangan futsal yang dibangun di atas lahan waduk juga ikut dibongkar.

Penggusuran bangunan di Waduk Pluit mendesak dilakukan untuk mencegah banjir Jakarta. Jokowi mengatakan, saat ini Pemprov DKI berkejaran dengan waktu karena akhir tahun ini Indonesia sudak kembali memasuki musim penghujan. Dengan demikian, waduk perlu dinormalisasi agar banjir besar Jakarta Januari 2013 tidak terulang.

Waduk Pluit memiliki luas 88 hektare dengan kedalaman 10 meter. Namun sebagian lahan di sana digunakan untuk pemukiman oleh warga, sehingga lahan yang tersisa sekarang hanya sekitar 60 hektare. Pluit adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kelurahan ini terdiri dari 18 RW dan 218 RT.

Jokowi mengatakan, saat ini sudah 1.200 dari 7.000 warga di sekitar Waduk Pluit setuju untuk direlokasi ke rumah susun Marunda dan Muara Baru. Dialog terus dilakukan untuk meyakinkan sisa warga lainnya agar mau dipindah dari Waduk Pluit demi kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Namun Jokowi mengakui sulit berdialog secara kontinyu dengan warga karena banyak orang yang mengambil keuntungan dari Waduk Pluit, misalnya mereka yang menggunakan tanah di atas Waduk Pluit untuk mendirikan bangunan yang kemudian dipakai usaha atau disewakan ke orang lain dengan harga tinggi.

“Saya sudah melakukan pertemuan lebih dari 20 kali dengan warga. Tapi orang yang datang di pertemuan lanjutan selalu beda, maunya juga beda. Saya sudah identifikasikan mana orang yang benar dan mana yang tidak benar,” ujar Jokowi.

Penggusuran Waduk Pluit ini membuat Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), harus berhadapan dengan Komnas HAM. Pasalnya, warga yang menolak untuk digusur mengadu ke Komnas HAM, dan lembaga itu menduga ada mafia tanah di Waduk Pluit. Jokowi pun menyerahkan data-data kepada Komnas HAM untuk melakuan klarifikasi atas penggusuran itu.

Kali Pakin

Lokasi penggusuran ini juga terletak di Penjaringan, Pluit, Jakarta Utara. Rumah-rumah penduduk di Kali Pakin dibongkar sejak 15 Maret 2013. Penggusuran dilakukan karena Kali Pakin hendak dinormalisasi seperti halnya Waduk Pluit.

Saat ini banyak endapan tanah dan sampah yang mengakibatkan Kali Pakin menjadi dangkal. Namun alat berat tidak bisa masuk ke lokasi normalisasi karena banyak berdiri rumah warga menuju sana. Akhirnya penggusuran pun dilakukan.

Rumah warga yang dibongkar kemudian dijadikan jalan tembus untuk alat-alat berat seperti ekskavator yang hendak masuk ke lokasi normalisasi. “Kalau alat berat tidak bisa masuk, bagaimana mau mengeruk sungai? Kalau tidak dikeruk, akan banjir terus,” ujarnya.

Jatinegara Kaum

Sebanyak 123 rumah di Kampung Srikandi, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur, digusur Rabu 22 Mei 2013. Kali ini bukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkepentingan, melainkan PT Buana Estate, perusahaan milik Probosutedjo yang merupakan adik seibu Presiden Soeharto.

Dari pagi hingga sore hari, alat berat berupa Becho terus merobohkan rumah-rumah warga yang tegak berdiri di Kampung Srikandi. Rumah-rumah yang dirobohkan bukan hanya rumah biasa, melainkan rumah mewah dengan lahan luas dan lantai bertingkat. Tak heran penggusuran itu diwarnai kericuhan karena warga tak terima rumah-rumah permanen mereka dirobohkan.

Satimin, salah satu warga, menyatakan ia dan para tetangganya sudah tinggal di sana sejak tahun 1995 atas instruksi Presiden Soeharto. “Dulu di sini hutan. Lalu babat alas selama tiga bulan. Kata Soeharto lahan kosong ini bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Maka warga menggunakannya,” ujar dia.

Namun belakangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur memenangkan PT Buana Estate sebagai pemilik lahan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI pun mengatakan tak bisa berbuat apa-apa karena mereka tak punya wewenang dalam sengketa lahan antara warga dan swasta itu.

“Jangan kami ini (Pemprov DKI) dibawa-bawa. Penggusuran itu bukan keputusan kami. Bukan kami yang menggusur,” kata Jokowi. Jokowi menegaskan, sengketa itu melibatkan pihak swasta dan warga, bukan Pemprov DKI, dan putusan akhirnya di tangan pengadilan.

Pengacara Probosutedjo dan PT Buana Estate, Tubagus Mochamad Ali Asgar SH, mengatakan eksekusi lahan di Kampung Srikandi seharusnya dilakukan sejak tahun 2012 sesuai putusan Mahkamah Agung. Penggusuran tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sosialisasi sebanyak empat kali di kantor kecamatan, dengan mengundang seluruh warga yang menduduki lahan tersebut.

Perusahaan memberikan dana kompensasi atau kerohiman untuk warga. “Satu kepala keluarga mendapat kerohiman sebesar Rp25 juta. Sampai tadi malam jam 24.00 kami tunggu warga datang mengambil uang kerohiman. Tapi hanya 4 kepala keluarga yang mengambil. Tahun lalu ada 40-50 kepala keluarga yang mengambil dana kerohiman,” ujar Ali.

PT Buana Estate juga menyediakan rusun gratis
selama tiga bulan kepada warga yang belum menemukan rumah untuk pindah. “Kami sediakan fasilitas sampai mereka berhasil pindah. Semua dibayar PT Buana,” kata Ali.

Pasar Meruya

Lokasi yang satu ini belum digusur, tapi akan digusur. Selasa 23 April 2013, Jokowi mengunjungi Pasar Lokasi Binaan Meruya Ilir di Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, untuk menyosialisasikan pembongkaran pasar dalam rangka revitalisasi Pasar Meruya.

“Pasar lama ini akan dibongkar karena sudah dianggap tidak layak. Bangunan baru nantinya hanya satu lantai,” kata Jokowi di hadapan para pedagang. Penataan bangunan baru akan dimulai dari bagian bawah karena di situ kondisi pasar selalu basah, becek, dan bau.

Nantinya bagian atas pasar akan dijadikan zona kering tempat menjual pakaian atau barang kelontong “Zonasi pasar tradisional harus jelas, biar rapi, bersih, dan orang mau datang. Pasar tradisional harus bisa bersaing dengan supermarket dan mal,” ujar Jokowi.

Pembongkaran Pasar Meruya akan dimulai bulan Juli atau Agustus 2013. Untuk membangun 250 kios baru, pengerjaannya diprediksi memakan waktu enam bulan. Untuk sementara pedagang akan direlokasi ke pasar darurat yang berjarak 100 meter dari situ. (umi)
Indonesia ku muahc

Lahan-lahan Jakarta yang Ricuh Saat Digusur | Jasa Review Bagus | 4.5
error: Content is protected !!